• Home
  • Berita Kegiatan
  • Pertemuan Reviu DAK Sub Bid Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes
Pertemuan Reviu DAK Sub Bid Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes

http://kesehatan.kaltimprov.go.id/asset/img_album/20180718_141308.jpg

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional, Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan Bidang Kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan Nasional yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

Pertemuan yang dilaksanakan di Selyca Mulia Hotel pada 17 sd 19 Juli 2018 tersebut dihadiri sebanyak 21 orang terdiri dari Pengelola Kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi, Pengelola Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota serta peserta Lokal dari Samarinda tersebut mempunyai maksud antara lain memberikan alokasi Dana Alokasi Khusus yang tepat sasaran serta data tekhnis yang valid dan arah kegiatan melalui menu menu kegiatan DAK sehingga program kefarmasian dan alkes dapat tercapai dan meningkatnya validitas data/informasi kefarmasian dan alkes.

Pada kegiatan tersebut sebagai Nara sumber, Asaf Diolo menyampaikan perlunya koordinasi dan pemantauan Data agar tahu dimana titik lemah dan perlu merubah mindset serta berupaya keras dalam pelaksanaan program antara lain ketaatan para pengelola termasuk  keuangan dalam pembuatan laporan, keterlambatan pengiriman, koordinasi dan pengendlian oleh atasan langsung yang masih kurang. Pada pemeriksaan sering timbul masalah yang sama dengan pemeriksaan yang lalu dengan harapan kedepanya dapat teratasi.

Adapun tujuan dari kegiatan ini diharapkan program kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2018 dapat diemplementasikan ke masyarakat melalui kegiatan kegiatan DAK di daerah sehingga arah tujuan program yang telah disusun dapat dirasakan oleh masyarakat dan tepat sasaran serta mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan, baik dari aspek koordinasi maupun kepentingan monitoring atau pemantauan data yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana serta sebagai pendukung informasi dan bahan acuan dalam pengambilan keputusan.