• Home
  • P2P
  • Peningkatan Kapasitas Rencana Pengamanan Air Minum Komunal Bagi Petugas Kabupaten kota, Samarinda
Peningkatan Kapasitas Rencana Pengamanan Air Minum Komunal Bagi Petugas Kabupaten kota, Samarinda

Samarinda, 17 Mei 2016. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tentang akses universal (100%) air minum dan sanitasi pada tahun 2019 melalui implementasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang merupakan bagian kegiatan dari program Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

Pengawasan Kualitas Air Minum adalah merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kesehatan  c.q. Seksi Penyehatan Lingkungan dalam upaya menjamin kualitas air minum yang diakses oleh masyarakat. Untuk implementasi kegiatan dimaksud, konsep RPAM dalam mengamankan pelayanan air minum merupakan upaya pengamanan air minum dari hulu sampai hilir melalui pendekatan manajemen risiko untuk terpenuhinya 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan).

Intervensi RPAM meliputi RPAM sumber, RPAM operator-PDAM, RPAM operator komunitas dan konsumen dengan pembagian peran RPAM operator komunitas dan konsumen menjadi fungsi sektor kesehatan.

Implementasi RPAM memberikan manfaat terhadap: (i) kapasitas pengelolaan resiko terhadap penurunan kualitas air minum (sumber-distribusi), (ii) pencegahan kontaminasi sumber air, (iii) kapasitas pengolahan air untuk mendapatkan kualitas sesuai standar baku mutu, dan (iv) pengelolaan kapasitas dalam mencegah re-kontaminasi air minum pada fase penyimpanan, distribusi dan pemanfaatan. Penerapan RPAM yang benar memberikan kepastian pada kontinuitas, keterjangkauan, kualitas, kuantitas kepada pengguna air dan penyelenggara air minum.

Tujuan pelatihan Peningkatan Kapasitas Rencana Pengamanan Air Minum Komunal Bagi Petugas Kabupaten kota, Samarinda yang di laksanakan di hotel Grand Victory Samarinda  yaitu untuk mempersiapkan kabupaten/kota khususnya Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan melaksanakan program rencana pengamanan Air Minum, dan dapat memfasilitasi peserta kab/kota untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kab/kota serta menghasilkan rencana tindak lanjut yang dapat direalisasikan dengan maksimal di kab/kota yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian indikator program sebagai salah satu wujud upaya kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat.