Pertemuan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian

 

Samarinda, 04 Oktober 2016. Dengan adanya Peredaran Vaksin Palsu kemudian disusul dengan adanya Peredaran Obat Palsu, hal ini tentunya sangat memprihatinkan kita semua. Kita harus melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada tindakan pencegahan dan kewaspadaan. Semua perlahan-lahan harus dirapikan, mulai dari kepatuhan terhadap Regulasi, kepatuhan terhadap Standar-standar Pelayanan yang ada dan kita harapkan SDM bekerja sesuai tuntutan profesi. Jika semua telah berjalan sesuai standar, SDM bekerja profesional, maka vaksin palsu, obat palsu tidak akan masuk di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itulah kita perlu melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi.

 Tentunya kita sudah pahami dan seharusnya kita laksanakan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Khusus Urusan Kefarmasian yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Disitu sangat jelas diatur tentang Tugas dan Kewenangan terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kab/Kota yang meliputi Fungsi Pembinaan, Perizinan dan Pengawasan.

 Pada Pertemuan kali ini disamping membahas upaya pencegahan Peredaran Obat Palsu di Kaltim, juga perlunya dirumuskan dan didiskusikan tentang beberapa hal :

  1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang PBF antara lain :

–   Penyimpanan Sediaan Farmasi

-         Distribusi

-        Tindak Lanjut Temuan-temuan Balai Besar POM

-        Pergantian Sementara Apoteker Penganggung Jawab (APJ) Pedagang Besar Farmasi (PBF)

  1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik perlu dievaluasi apa sudah dilaksanakan Oleh Apoteker di Apotik ?
  2. Sarana Pelayanan Kesehatan yang manajemennya berada di bawah Holding Company, Bagaimana dengan mekanisme Pemesanan Obat ke Distributor (PBF) ?
  3. Belum Optimalnya Dinas Kesehatan Kab/Kota didalam melaksanakan Tindak Lanjut dari Rekomendasi Hasil Temuan Balai Besar POM dalam Pengawasan Sarana Fasilitas Kesehatan.

Hal-hal tersebut perlu kita cermati bersama dan saya harap di akhir Pertemuan ini akan dicapai titik temu, sehingga ada kesamaan pemahaman di dalam memaknai peraturan/regulasi dan kedepan, kepatuhan terhadap Regulasi akan meningkat sehingga diharapkan Pelayanan Kesehatan di Kalimantan Timur meningkat juga yang pada akhirnya masyarakat akan merasa aman dan terlindungi.